Apa sebenarnya ancaman terbesar NKRI? Ancaman terbesar bangsa ini adalah ketika kita gagal mengelola kebhinekaan. Menyulut sentimen agama untuk mendorong elektabilitas. Menikmati polarisasi masyarakat yang berujung disintegrasi bangsa.
Dalam tulisan ini saya mengajak pembaca merefleksikan standar etik seorang pemimpin negara berbhineka ini. Tujuannya, agar kita bisa memilih pemimpin yang memahami, meresapi, dan menelandankan diri sebagai poros etik di negara multikultur. Mengapa ini menjadi krusial?
Yang sering menjadi persolan dalam proses kenegaraan kita adalah bagaimana semua elemen bangsa mampu dan dapat memahami tentang betapa krusialnya kebhinekaan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tidak hanya fakta pluralitas/kebhinekaaan itu sendiri, namun juga karena juga berkaitan dengan pesan nubuwah (kenabian) tentang kemanusiaan. Hanya saja, pada konteks dan fase tertentu, pemahaman tentang keberagaman ini dieksplotasi sedemikian rupa demi mendapatkan simpati publik.
Pemimpin tertinggi republik ini seharusnya memenuhi standar etika tertinggi kebhinekaan. Ia adalah orang yang secara sadar tidak memanfaatkan eksploitasi identitas sebagai merek dagang dalam mendapatkan simpati publik. Ia adalah orang yang tidak menggunakan narasi agama untuk memperoleh keuntungan elektoral dengan cara mengompori masyarakat bawah. Apalagi dengan isu-isu yang berpotensi memecah narasi kebhinekaan yang sudah susah payah dibangun para pendiri bangsa, tokoh agama, dan ulama’.
Semangat memberikan ruang kepada golongan yang berbeda harus disertai dengan kesadaran bahwa keberbedaan tersebut tidak membebaskan mereka menyulut kebencian di tengah masyarakat atas nama kebebasan. Kebebasan yang menerabas hak-hak sosial orang lain tidak lebih sebagai provokator. Selayaknya provokator, ia harus diberikan edukasi sehingga tidak merasa superior dan menempatkan yang lain sebagai bidak catur yang harus mereka atur.
Baca juga: Kapan Moderasi Beragama Menjadi Kematangan Keberagamaan?
Khidmah Inklusif
K.H. Yahya Cholil Tsaquf (2020: 45) dalam buku PBNU (Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama), menuturkan bahwa terdapat tantangan tersendiri yang menghadang pola pikir (mindset) paling mendasar bagi kita semua untuk menghadapi “dunia yang sedang dan akan selalu berubah”. Menurut Gus Yahya, kebutuhan akan naluri dasar manusia—seperti mempertahankan kehidupan, menyelamatkan diri dari ancaman, dan melahirkan generasi penerus—sayangnya melahirkan dogma-dogma yang mendukung rasa permusuhan. Satu dogma mungkin saja tepat untuk satu masa, namun berpotensi memunculkan persoalan di waktu berbeda.
Permusuhan dogmatis yang dibangun Wahabi, misalnya, lanjut Gus Yahya, memperhadapkan siapapun yang bertentangan dengan mereka, yang pada akhirnya menghasilkan rasa permusuhan dan memanen kekacauan. Hal yang kemudian disangkut-pautkan dengan kesulitan Islam moderat berhadapan dengan sepak terjang organisasi-organisasi seperti eks Front Pembela Islam.
Gus Yahya (2020: 77) mengorientasikan NU untuk melepaskan egoisme identitas dan mendorong melakukan khidmah inklusif bagi kemaslahatan masyarakat tanpa pandang bulu. Sikap inklusif ini mewajibkan setiap warga NU melakukan aktivisme yang berlandaskan pada pemecahan masalah-masalah yang nyata. Oleh karenanya, partisipasi politiknya diarahkan untuk mewujudkan perwujudan atas isu-isu aspiratif dengan pertimbangan rasional, buka terjebak pada tribalisme identitas.
Etika kebhinekaan
Nah, sejalan dengan orientasi melepaskan diri dari tribalisme identitas, etika tertinggi kebhinekaan adalah ketika seseorang bermimpi menjadi pemimpin di negeri ini tidak melakukan polarasisasi masyarakat, tidak menyulut disintegrasi sosial demi elektabilitas, dan tidak menggandeng elemen masyarakat yang masih denial terhadap komitmen kebangsaan yang plural.
Menggandeng mereka yang denial tentang konsep kenegaraan hanya akan memupuk rasa percaya diri mereka seolah yang mereka perjuangkan adalah benar-benar ajaran agama yang sesungguhnya, bukan sebagai produk tafsir pemikiran mereka sendiri. Sehingga yang menjadi pertaruhan bukan hanya kredibilitas politisi yang bersekutu tapi nasib bangsa berpuluh-puluh tahun yang akan datang.
Saya jadi teringat dengan perjuangan Gus Dur melakukan pembelaan gigih terhadap minoritas. Politik rekognisi yang dilakukan Gus Dur, tentu saja, sudah mengilhami banyak akademisi untuk memperjuangkan keutuhan bangsa. Dalam sebuah pidato Gus Dur ngendika: sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keberagaman, kebhinnekaan. Oleh karena itu, semua potensi ancaman disentegrasi bangsa yang muncul karena sentimen ras dan agama tidak dapat ditolerir dan dibiarkan berkembang-biak begitu saja.
Kita tidak mau lagi mengulang tragedi politik identitas yang mengental beberapa tahun terakhir yang berpotensi mengamputasi kebhinekaan. Kita tidak mau lagi mendengar ada penolakan pemakaman jenazah karena perbedaan sikap politik. Maka, betapa kaget saya ketika melihat video seorang penceramah bergelar ‘habib’ di sebuah mimbar memprovokasi(?) jamaahnya. Dia mempertanyakan kesiapan mereka memenangkan calon presiden dukungannya untuk merelekan diri mereka: dipenjara, ditembak, dan dibunuh. Lho, ini bukan mau perang, kan?
Menulis di jurnal
Subcribe untuk berlangganan artikel selanjutnya.
